INSIBERNEWS - Geliat aktivitas masyarakat dan sektor industri di tanah air belakangan ini terganggu oleh kebijakan pemadaman listrik bergilir yang diberlakukan PT PLN (Persero).
Kebijakan ini memicu keresahan luas lantaran aliran listrik yang tidak stabil mulai mengancam produktivitas berbagai sektor usaha, mulai dari skala rumah tangga hingga manufaktur besar.
Baca Juga: Prabowo Tak Mau Ada Lagi Mati Lampu, PLN Diminta Bergerak Cepat Benahi Sistem Kelistrikan
Usut punya usut, kendala pasokan setrum ini berakar dari menipisnya cadangan batu bara secara drastis serta adanya gangguan teknis di sejumlah pembangkit listrik utama.
Masalah krusial ini memicu perhatian serius dari jajaran kabinet yang khawatir hambatan energi tersebut dapat mengerem momentum pemulihan ekonomi nasional yang tengah berjalan.
Merespons jeritan masyarakat dan para pelaku usaha, Pemerintah Indonesia bergerak cepat melakukan intervensi lintas kementerian demi merumuskan solusi taktis.
Baca Juga: Di Tengah Konflik, Timnas Iran Tinggalkan Pesan Perdamaian di Ruang Ganti Piala Dunia 2026
Pertemuan darurat segera digelar untuk memetakan langkah penyelamatan darurat agar krisis energi ini tidak berdampak lebih luas dan berlarut-larut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah telah memanggil manajemen komoditas pelat merah tersebut guna meminta pertanggungjawaban.
Dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta pada Senin (22/6/2026), Airlangga menyampaikan bahwa koordinasi intensif bersama Kementerian ESDM telah membuahkan kesepakatan target penyelesaian masalah.
"Ya, tentu sangat berpengaruh. Tapi kami sudah minta kemarin PLN, kami sudah rapatkan dengan Menteri ESDM. Harapannya di Juni ini bisa diselesaikan,"
Baca Juga: Harga MinyaKita Dipastikan Tak Naik, Pemerintah Pilih Perketat Distribusi daripada Naikkan HET
Pemerintah berharap komitmen ketat pemulihan ini benar-benar dipatuhi oleh pihak PLN agar pasokan listrik kembali normal sebelum memasuki bulan berikutnya. Kepastian energi ini dinilai sangat vital bagi para pelaku industri yang membutuhkan jaminan operasional tanpa jeda demi memenuhi target produksi mereka.
Dengan adanya tenggat waktu yang jelas, publik kini menanti pembuktian dari janji penuntasan gangguan kelistrikan nasional ini. Langkah preventif jangka panjang juga diharapkan segera dirancang agar pemadaman mendadak akibat kelangkaan bahan baku pembangkit tidak kembali menjadi momok yang merugikan di masa mendatang.***