INSIBERNEWS - Amerika Serikat kembali menjadi sorotan internasional setelah muncul laporan yang menyebut sejumlah pejabat Washington membahas skema pembayaran langsung kepada warga Greenland.
Nilainya disebut tidak kecil, berkisar antara 10 ribu hingga 100 ribu dolar AS per orang, dengan tujuan mendorong pemisahan Greenland dari Denmark.
Gagasan tersebut langsung memantik kontroversi karena dinilai menyerupai upaya “membeli” dukungan politik warga Greenland. Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland di Nuuk pun serempak menegaskan bahwa wilayah otonomi itu bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan.
"Greenland tidak untuk dijual, dan masa depannya ditentukan oleh rakyatnya sendiri," tegas pernyataan resmi dari pihak Denmark yang dikutip media setempat.
Menurut sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, skema pembayaran ini dipandang sebagai cara cepat untuk memengaruhi pilihan politik warga.
Namun, pendekatan itu justru dianggap mengabaikan proses panjang yang selama ini ditempuh masyarakat Greenland dalam memperjuangkan kemandirian secara bertahap dan bermartabat.
Greenland selama bertahun-tahun memang mendorong otonomi yang lebih luas dari Denmark, terutama dalam urusan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Meski demikian, banyak pihak di Greenland menilai jalan menuju kemerdekaan tidak bisa disederhanakan menjadi persoalan uang semata.
Kekhawatiran bertambah setelah laporan menyebut Gedung Putih juga sempat menimbang opsi penggunaan kekuatan militer sebagai bagian dari strategi yang lebih luas. Meski belum ada keputusan resmi, wacana tersebut dinilai berpotensi memperkeruh hubungan diplomatik di kawasan Arktik.
"Pendekatan yang terlalu transaksional justru bisa melukai aspirasi rakyat Greenland," ujar seorang analis politik Nordik, menilai rencana tersebut berisiko kontraproduktif.
Baca Juga: Bung Binder Soroti Kelebihan John Herdman yang Ditunjuk Jadi Pelatih Baru Timnas Indonesia
Secara geopolitik, Greenland memang memiliki nilai strategis tinggi. Letaknya yang penting di Arktik, serta potensi sumber daya mineral dan energi, membuat wilayah ini kerap masuk radar kepentingan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat.
Namun, para pengamat mengingatkan bahwa stabilitas kawasan tidak bisa dibangun dengan tekanan sepihak. Denmark, sebagai negara yang masih memegang tanggung jawab pertahanan Greenland, menegaskan akan menjaga kedaulatan wilayahnya sesuai hukum internasional.