INSIBERNEWS - Kementerian Perdagangan meningkatkan pengawasan distribusi MinyaKita di wilayah Sumatera menyusul kebutuhan masyarakat yang diprediksi melonjak menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Selain untuk mengantisipasi persiapan HBKN, langkah ini juga diambil untuk menjaga stabilitas pasokan pascabencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir.
Baca Juga: Kantor PSY Digeledah Polisi, Kasus Dugaan Obat Tidur Ilegal Makin Jadi Buah Bibir di Korsel
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) mengungkapkan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat produsen, distributor, hingga pengecer di sejumlah daerah yang menjadi titik distribusi utama.
Medan menjadi salah satu fokus pemantauan mengingat kota tersebut merupakan pusat peredaran MinyaKita di Sumatera bagian utara.
“Pengawasan turut dilaksanakan di tingkat produsen dan distributor MinyaKita di Kota Medan. Berdasarkan pengawasan, ketersediaan stok MinyaKita mencukupi,” kata Dirjen PKTN Moga Simatupang dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).
Baca Juga: Cari Kerang Berujung Maut, 8 Santri di Blora Terseret Arus Sungai, 2 Tewas dan 3 Hilang
Selain memeriksa ketersediaan, tim pengawas juga memastikan tidak adanya penimbunan atau distribusi yang tersendat akibat situasi banjir yang sebelumnya mengganggu aktivitas logistik di sejumlah daerah. Pengawasan ketat menjadi penting untuk mencegah lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang libur panjang akhir tahun.
Kemendag menilai koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku distribusi berjalan cukup baik, sehingga penyaluran MinyaKita bisa tetap stabil meskipun beberapa wilayah masih dalam tahap pemulihan pascabencana. Distribusi yang lancar menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di wilayah yang terdampak banjir.
Di sisi lain, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap membeli minyak goreng sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying.
Dengan stok yang diklaim aman, pemerintah berharap harga tetap terjaga dan pasokan tidak mengalami gangguan di masa-masa krusial jelang Nataru.
Baca Juga: IFG Tegaskan Transparansi Informasi sebagai Pelayanan Publik dan Pilar Penguatan Reputasi Perusahaan
Pengawasan akan terus dilanjutkan hingga awal Januari 2026 untuk memastikan ketersediaan minyak goreng bersubsidi tetap stabil dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar.***