Kasus DJKA ini kembali menyalakan alarm peringatan bahwa sektor perkeretaapian, yang mengelola anggaran infrastruktur masif dan strategis, sangat rentan terhadap praktik korupsi.
Pembangunan jalur baru, pemeliharaan rutin, hingga pengadaan teknologi seringkali menjadi ladang basah bagi oknum-oknum yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri.
Korupsi di sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga secara langsung mengancam keselamatan publik.
Penggunaan material di bawah standar, proyek yang dikerjakan asal-asalan demi memangkas biaya untuk fee, dapat berujung pada kecelakaan fatal di jalur kereta.
KPK menegaskan, proses penyidikan akan terus berlanjut tanpa pandang bulu.
Publik berharap, penuntasan kasus DJKA ini tidak hanya menghasilkan beberapa tersangka, tetapi juga mampu memutus mata rantai dan membersihkan ekosistem pengadaan proyek di Kemenhub dari budaya suap yang merajalela.
Kapan nama-nama besar akan diumumkan? Ini yang dinantikan seluruh masyarakat Indonesia (**)