Penolakan ini bukan tanpa alasan. Para pedagang menilai Lokbin di area rusun sama sekali tidak strategis dan akan mematikan usaha mereka.
"Di atas (Lokbin) kagak hidup, siapa yang mau melihat di atas? Enggak bakal ada pelanggan," kata Rahmat dengan nada khawatir.
Lokasi di lantai atas atau di dalam komplek yang tertutup dinilai tidak cocok untuk usaha bengkel atau kios yang mengandalkan akses mudah dari jalan raya.
Baca Juga: 54 Korban Ledakan SMAN 72: Kenapa Wamenko Polkam Minta Jangan Jumping Conclusion Soal Terorisme?
Jebakan 'Pungli' dan Iuran Mahal Hantui Pedagang
Selain masalah lokasi, kekhawatiran terbesar pedagang adalah trauma masa lalu terkait model pengelolaan Lokbin yang baru.
Rahmat, yang pernah menghuni Lokbin beberapa tahun lalu, berbagi pengalaman pahit. Ia menyebut, meski lapak di Lokbin hanya berukuran sekitar 2×2 meter, kekhawatiran akan iuran yang lebih mahal dan praktik pungutan liar (Pungli) yang merajalela menjadi alasan utama penolakan.
"Terus pengelolanya ganti, iurannya itu kita enggak setuju. Masih banyak banget punglinya, enggak kuat," ungkap Rahmat.
Rahmat mengaku pernah membayar sewa melalui Bank DKI, namun tetap saja didatangi tagihan tidak resmi.
Pengalaman ini membuatnya memilih untuk memindahkan usahanya ke kios milik orang tuanya yang memiliki sertifikat tanah Girik (bukan aset Pemda) dan tidak terdampak penggusuran.
Kisah para pedagang ini menjadi cermin klasik dilema pembangunan kota: antara kebutuhan Pemda akan lahan untuk fasilitas publik modern, dengan nasib dan kelangsungan hidup usaha kecil yang terancam hilang tanpa solusi relokasi yang layak dan bebas pungli (**)