INSIBERNEWS - Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan perdebatan hangat di kalangan publik dan pejabat pemerintahan.
Program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini sebelumnya digadang-gadang menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah di seluruh Indonesia.
Purbaya, yang baru saja menjabat menggantikan Sri Mulyani, menyatakan pihaknya tengah mengevaluasi efektivitas penyerapan anggaran MBG.
Ia menegaskan, apabila hingga akhir Oktober 2025 serapan anggaran tidak menunjukkan kemajuan signifikan, maka sebagian dana akan ditarik kembali ke kas negara untuk dialokasikan pada sektor lain yang lebih produktif.
“Kalau di akhir Oktober nanti kita bisa hitung penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Tidak boleh ada anggaran yang mengendap tanpa hasil,” ujar Purbaya saat berbicara dalam media briefing di Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal dan mendorong efisiensi anggaran.
Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Luhut, rencana pemangkasan anggaran MBG sebaiknya dipertimbangkan secara matang, mengingat program ini tidak hanya berdampak pada anak-anak sekolah, tapi juga pada ekonomi masyarakat kecil yang terlibat dalam rantai penyediaan bahan pangan.
Baca Juga: Izin TikTok Akhirnya Dipulihkan, Komdigi Pastikan Pengawasan Platform Digital Diperketat
“Serapan anggarannya sebenarnya cukup baik, apalagi kalau kita lihat efeknya di lapangan. Petani, pedagang sayur, sampai pelaku UMKM ikut merasakan manfaatnya,” kata Luhut dalam pernyataan terpisah.
Ia menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak bisa semata-mata diukur dari sisi laporan keuangan.
Menurut Luhut, program ini punya dampak berantai yang signifikan, mulai dari peningkatan permintaan bahan pangan lokal hingga pemberdayaan ekonomi daerah. Karena itu, ia meminta agar Menkeu tidak terburu-buru menarik anggaran tanpa meninjau manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas.