INSIBERNEWS - Ribuan massa di Yunani turun ke jalan untuk melakukan aksi protes menolak pemberlakuan aturan 13 jam kerja dalam sehari untuk para pekerja.
Aksi mogok nasional yang berlangsung pada Rabu 1 Oktober lalu itu berlangsung 24 jam, dan disebut telah melumpuhkan sebagian besar layanan publik maupun swasta.
Pemerintah Dikecam, Pekerja Angkat Suara
Pemerintahan pro-bisnis pimpinan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis kini berada di bawah tekanan publik.
Baca Juga: 9 Orang Terpapar Radiasi di Cikande, Pemerintah Tetapkan Status Kejadian Khusus
Kebijakan baru yang memungkinkan pekerja bertahan di tempat kerja lima jam lebih lama dari ketentuan normal dianggap merampas hak pekerja sekaligus mengikis keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan.
“Orang Yunani sudah dipaksa bertahan dengan gaji terendah di Eropa. Sekarang mereka ingin kami bekerja hampir sepanjang hari,” kata salah anggota serikat pekerja, Makis Kontogiorgos melalui The Guardian.
“Orang tidak bisa ditekan terus-menerus, cepat atau lambat pasti meledak,” imbuhnya.
Baca Juga: FIFA Resmi Perkenalkan Trionda, Bola Canggih untuk Piala Dunia 2026
Upah Rendah, Beban Hidup Tinggi
Upah pekerja di Yunani diketahui tertinggal jauh dibanding negara-negara Uni Eropa lain. Meski ekonomi Yunani mulai bangkit setelah krisis utang yang menghantam lebih dari satu dekade lalu.
Upah minimum sebesar 880 Euro per bulan atau sekitar Rp14 juta, disebut tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meroket.
Serikat pekerja dan para ahli ketenagakerjaan menilai, jam kerja terlalu panjang justru berisiko menurunkan produktivitas sekaligus meningkatkan kecelakaan kerja.
Baca Juga: Terduga Bjorka Ditangkap! Hacker 22 Tahun Klaim Kuasai Jutaan Data Nasabah
Serikat buruh berafiliasi Partai Komunis bahkan mengecam kebijakan tersebut sebagai bentuk perbudakan modern.
Dijelaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yunani, Niki Kerameus, bahwa rancangan aturan 13 jam kerja hanya akan diterapkan dalam kondisi luar biasa untuk memberi fleksibilitas.