INSIBERNEWS - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.
Baca Juga: MKD Desak Parpol Copot Anggota DPR yang Kontroversial Bikin Gaduh, NasDem Jadi Pelopor
Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus didengar secara langsung dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.
Prabowo meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menampung aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat secara terbuka.
"Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan perwakilan kelompok lain agar bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog," ujar Presiden dalam konferensi pers.
Baca Juga: Calvin Verdonk Resmi Bergabung dengan Lille, Wajah Baru Timnas di Liga Prancis
Selain mendorong peran DPR, Presiden juga memerintahkan kementerian dan lembaga pemerintah agar terbuka menerima masukan dari masyarakat. Ia menekankan bahwa masukan dan koreksi dari publik adalah bagian penting dari upaya pemerintah memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Kepada pemerintah, saya sampaikan agar semua kementerian dan lembaga menerima masukan-masukan serta koreksi secara langsung," tambah Prabowo.
Pernyataan ini menunjukkan tekad pemerintah untuk memastikan aspirasi murni dari masyarakat menjadi perhatian serius.
Baca Juga: Fakta Terbaru Penyerangan Rumah Sri Mulyani: Dari Mana Asal Massa?
Presiden juga mengajak seluruh warga tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah berdiri untuk melindungi kepentingan rakyat tanpa terkecuali.
"Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin bertekad selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil dan tertinggal," ujarnya.
Baca Juga: Waspada! Ternyata Banyak Pemalsuan Produk Otomotif selain Oli, Apa Saja?
Langkah ini dinilai sebagai penegasan bahwa jalur komunikasi antara rakyat dan pemerintah tetap terbuka. Pemerintah berkomitmen membangun dialog dua arah untuk mendukung stabilitas, kepercayaan publik, dan kemajuan bangsa.