INSIBERNEWS - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan adanya langkah baru yang diambil pimpinan DPR untuk menanggapi keresahan masyarakat terkait gaya hidup mewah para wakil rakyat.
Dalam pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik di Istana Negara pada Minggu (31/8/2025), Prabowo menegaskan bahwa parlemen sepakat melakukan penyesuaian fasilitas anggota dewan.
Baca Juga: BBM Langka di SPBU Swasta, Menteri ESDM Sarankan Beli ke Pertamina
Menurut Prabowo, laporan dari pimpinan DPR menyebutkan akan ada pencabutan sejumlah aturan yang dinilai tidak sejalan dengan situasi bangsa saat ini. Salah satunya menyangkut besaran tunjangan anggota DPR yang selama ini menjadi sorotan publik.
“Pimpinan DPR menyampaikan bahwa akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo di hadapan para ketum parpol.
Baca Juga: Warga Padati MRT Jakarta di Hari Gratis, Tanda Ibu Kota Kembali Pulih
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa DPR mulai menata ulang prioritas mereka. Dengan memangkas tunjangan dan menahan diri dari perjalanan dinas ke luar negeri, diharapkan kinerja legislatif lebih fokus pada fungsi utama mereka, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Prabowo menekankan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen nyata untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara. Ia menambahkan, kondisi bangsa membutuhkan kepemimpinan yang lebih sederhana dan dekat dengan rakyat.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Demo Ricuh Mengarah ke Makar, TNI-Polri Diminta Bertindak Tegas
Moratorium perjalanan ke luar negeri juga dipandang sebagai bentuk pengendalian diri lembaga legislatif. Selama ini, kunjungan kerja anggota dewan kerap menuai kritik karena dianggap tidak tepat sasaran dan lebih condong pada kegiatan seremonial ketimbang substansi.
Tak hanya di level DPR, menurut Prabowo, partai politik juga mengambil langkah internal. Ia menyebut para ketum partai telah memberi sanksi dan pembinaan kepada kadernya yang duduk di parlemen agar lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Kim Jong Kook Umumkan Menikah September 2025, Running Man Panjang Durasi Demi Momen Spesial
“Dalam rangka menyikapi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka sudah mengambil tindakan tegas terhadap anggota DPR masing-masing,” tegas Prabowo.
Keputusan ini dipandang sebagai momentum penting konsolidasi politik. Pemerintah, parlemen, dan partai-partai bersepakat untuk menata ulang arah kebijakan agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.***