INSIBERNEWS - Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah tegasnya dalam memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Salah satu kebijakan terbaru yang ia umumkan adalah penghapusan praktik pemberian bonus atau tantiem kepada komisaris BUMN. Kebijakan ini ia sampaikan langsung saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).
Baca Juga: Intip 5 Makanan yang Bisa Bikin Bayi Gendut di Dalam Kandungan
Menurut Prabowo, praktik pemberian bonus selama ini dinilai tidak adil. Pasalnya, tidak jarang perusahaan dalam kondisi merugi, tetapi komisarisnya tetap mendapatkan tantiem. Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan masyarakat.
“Saudara tahu kemarin saya hilangkan apa itu tantiem. Tantiem itu bahasa Belanda, artinya bonus. Yang repot perusahaan rugi, dikasih bonus komisarisnya. Enak di lo, nggak enak di rakyat. No, coret!” tegas Prabowo disambut tepuk tangan peserta acara.
Baca Juga: So Sweet! Ternyata Taylor Swift Punya Tiga Lagu Tentang Percintaannya dengan Travis Kelce, Apa Saja?
Selain soal bonus komisaris, Prabowo juga menyoroti pengelolaan aset BUMN yang menurutnya masih banyak tercecer. Ia menilai kekayaan negara sebenarnya sangat besar, hanya saja manajemennya belum optimal. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan konsolidasi melalui Danantara.
Prabowo menyebut langkah konsolidasi tersebut berhasil menghimpun aset bernilai besar.
“Saya sudah buktikan, aset BUMN saya kumpulkan di Danantara nilainya US$10 miliar. Sovereign fund kita sekarang mungkin kelima di dunia. Norwegia, China, Abu Dhabi, baru kita. Tidak main-main,” ujarnya penuh semangat.
Baca Juga: Danantara Siapkan Rp1,5 Triliun untuk Serap Gula Petani, Stabilkan Pasokan Nasional
Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat posisi keuangan Indonesia di mata dunia. Dengan sovereign wealth fund yang kuat, Indonesia diyakini lebih siap menghadapi tantangan global dan mengelola kekayaan negara secara lebih efisien.
Prabowo juga menekankan bahwa tata kelola BUMN harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan segelintir pihak. Ia ingin setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menguntungkan kalangan elit di dalam perusahaan.
Baca Juga: AS Buka Peluang Bebas Bea Masuk untuk Minyak Sawit, Kakao, dan Karet Indonesia
Menurutnya, jika pengelolaan aset negara bisa dilakukan dengan transparan dan efisien, maka manfaatnya akan langsung dirasakan oleh rakyat.