INSIBERNEWS - Gelombang perlawanan warga terhadap kepemimpinan Bupati Pati, Sudewo, belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Justru, tensi politik di Bumi Mina Tani semakin panas setelah Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu mengumumkan rencana aksi lanjutan yang akan digelar pada Senin, 25 Agustus 2025.
Ribuan massa diprediksi akan tumpah ruah di depan kantor DPRD untuk mendesak wakil rakyat menggunakan hak angket dan segera memakzulkan Sudewo.
Baca Juga: Puan Tegaskan Tak Ada Kenaikan Gaji DPR, Hanya Tunjangan Perumahan Gantikan Rumdin
Koordinator aksi, Ahmad Husein, menegaskan bahwa unjuk rasa kali ini bakal lebih besar dan terorganisir dibandingkan dengan demonstrasi 13 Agustus lalu. Ia menyebut peserta aksi bisa mencapai dua kali lipat dari sebelumnya.
“Kami akan fokus di depan gedung DPRD. Tuntutannya jelas, dewan harus segera bertindak, jangan lagi mencari alasan untuk menunda. Masyarakat sudah lelah dengan kebijakan bupati yang merugikan rakyat kecil,” ujar Husein.
Baca Juga: BGN Dapat Anggaran Jumbo Rp268 Triliun di RAPBN 2026, Fokus ke Program Makan Bergizi Gratis
Tak hanya menggelar orasi, aliansi juga menyiapkan langkah lain yang lebih strategis. Mereka akan membuka dua posko di sekitar lokasi aksi, yakni posko pengawalan proses hak angket DPRD dan posko pengaduan masyarakat.
Posko ini difungsikan untuk menampung aspirasi maupun keluhan warga yang merasa dirugikan, baik karena kebijakan bupati maupun pengalaman buruk saat aksi sebelumnya yang sempat berujung bentrok.
Baca Juga: Mentan Amran Yakin Swasembada Pangan Bisa Tercapai di 2025, Jadi Kado untuk HUT RI ke-80
Sumber keresahan warga sendiri berasal dari berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha kecil.
Mulai dari kebijakan perizinan yang dinilai menyulitkan, hingga keputusan yang dianggap merugikan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Pati. Situasi itu membuat rasa percaya publik terhadap kepemimpinan Sudewo terus menurun.
Beberapa tokoh masyarakat bahkan secara terbuka menyatakan bahwa bupati telah gagal menjalankan amanah.
Mereka menilai, alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, Sudewo justru melahirkan kebijakan yang lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu. Dukungan untuk mendorong DPRD mengaktifkan hak angket pun semakin meluas.