INSIBERNEWS - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali menyoroti masalah serius dalam sektor perumahan di Indonesia: backlog atau kekurangan rumah yang kian mengkhawatirkan.
Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menyampaikan bahwa kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dan kebutuhan masyarakat terus melebar, terutama di kalangan pasangan muda dan keluarga baru.
Baca Juga: Ancaman Krisis Elektronik di AS, Pegatron Soroti Dampak Tarif Impor yang Menghantui
Banyak di antaranya yang belum mampu memiliki rumah sendiri, namun kondisi ini tak serta merta menciptakan gelombang tunawisma seperti yang terjadi di negara-negara Barat.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan bersama Kementerian Dalam Negeri yang digelar di Jakarta, Selasa (29/4/2025), Fahri menyoroti bagaimana budaya keluarga besar atau extended family di Indonesia menjadi penyelamat di tengah krisis ini.
Baca Juga: Bukan untuk Dihukum, Barak TNI-Polri Bakal Jadi Sekolah Disiplin untuk Siswa Nakal di Jabar
“Kita memang mengalami backlog tinggi, orang-orang tanpa rumah semakin banyak, tapi kita tidak lihat homeless bergelimpangan seperti di AS atau Eropa. Itu karena kita punya sistem keluarga besar yang masih kuat,” ungkapnya.
Baca Juga: Bongkar Suap Hakim Kasus CPO, Kejagung Gelar Rekonstruksi Perkara Korupsi dan Obstruction of Justice
Fenomena tinggal bersama orang tua atau mertua menjadi solusi umum bagi pasangan muda yang belum bisa mandiri secara finansial. Meskipun tidak ideal dalam jangka panjang, pola ini mampu meredam dampak sosial yang biasanya muncul akibat krisis hunian.
Fahri menilai, peran keluarga dalam menopang anggota-anggotanya inilah yang membuat Indonesia relatif stabil secara sosial meski tekanan perumahan cukup besar.
Baca Juga: Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Dewas KPK Terkait Dugaan Pelanggaran Etik
Namun begitu, Fahri menegaskan bahwa bergantung terus pada sistem keluarga besar bukanlah jawaban jangka panjang. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan rumah layak huni dengan harga terjangkau, khususnya di kawasan perdesaan dan pinggiran kota.
Selain itu, kebijakan insentif bagi pengembang dan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus diperkuat agar backlog tak makin membengkak.
Baca Juga: Prabowo Ingin Warga Kota Punya Rumah Murah, Tanah Negara Siap Disulap Jadi Hunian