INSIBERNEWS - Ketegangan politik di internal pemerintahan Israel kian memanas. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich secara terbuka mengancam akan menarik dukungannya terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika militer Israel tidak segera menduduki Jalur Gaza dan menjalankannya di bawah kekuasaan militer.
Pernyataan itu menambah ketegangan di tengah perang yang berkecamuk di wilayah Palestina sejak Oktober 2023.
Baca Juga: Imbas Skandal Kim Soo Hyun, Disney Plus Hentikan Produksi Drama 'Knock Off'
Smotrich menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas jalannya perang ada di pundak Netanyahu. Ia menuntut operasi militer besar-besaran yang bertujuan menggulingkan Hamas, menempatkan Gaza di bawah pemerintahan militer sementara, serta memulangkan para sandera.
Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, ia menyatakan bahwa pemerintahan saat ini tidak layak dipertahankan.
Baca Juga: Ikuti Jejak Prabowo, Pemkot Jambi Gandeng Densus 88 untuk Bekali Retreat Ketua RT
Perselisihan juga terjadi antara Smotrich dan Panglima Militer Israel Letjen Eyal Zamir, terutama soal distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Smotrich yang dikenal keras menolak bantuan masuk ke wilayah tersebut, bahkan sempat melontarkan pernyataan keras kepada Zamir dalam rapat kabinet, menantang kemampuan sang panglima dalam menangani situasi kemanusiaan yang memburuk.
Baca Juga: Eksploitasi Anak di Sirkus OCI, Komnas HAM Soroti Dugaan Pelanggaran Sejak 1997
Sejak awal Maret, Israel diketahui menutup jalur penyeberangan ke Gaza, menghambat masuknya bantuan bagi warga sipil di tengah laporan kelaparan yang terus meningkat. Padahal wilayah tersebut sudah luluh lantak akibat serangan militer yang berlangsung tanpa henti.
Baca Juga: Jepang Buka Peluang Besar untuk Pekerja Asing, Indonesia Jadi Salah Satu Target Utama
Hingga kini, lebih dari 51.000 warga Palestina, mayoritas wanita dan anak-anak, telah tewas dalam konflik tersebut. Situasi ini memicu kecaman internasional.
Pengadilan Kriminal Internasional bahkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan.
Sementara itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas aksinya di Gaza.