INSIBERNEWS - Sikap penguasa terhadap kritik dinilai semakin menunjukkan kecenderungan antikritik oleh sejumlah pihak.
Fenomena ini mengemuka dalam sistem politik Indonesia yang dianggap elitis dan minim keterlibatan rakyat.
Kritik dari masyarakat tidak lagi dianggap sebagai masukan konstruktif, melainkan sering direspons dengan pernyataan yang meremehkan atau bahkan mengabaikan.
Baca Juga: Daftar Negara yang Beri Tunjangan ke Pengangguran, Ada yang Beri 86 Persen dari Upah Rata-rata!
Hal ini memicu kekhawatiran akan semakin melemahnya ruang demokrasi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.
Dilansir INsibernews dari akun X @nu_online (24/3/2025), aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik politik yang terjadi saat ini.
Menurutnya, politisi lebih mementingkan keberpihakan kepada kelompok penguasa daripada menjalankan peran sebagai oposisi yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Baca Juga: Sudah Tahu? Menurut Aturan BPN, Negara Bisa Sita Rumah Warisan yang Tidak Ditempati
“Politisi kerap saling menolong asal ‘lolos’ bisa gabung dalam rombongan penguasa. Hal ini difasilitasi oleh sistem multipartai presidential yang memiliki sisi buruk, yaitu bisa menjadi tirani politisi koalisi mayoritas,” ujar Haris Azhar.
“Sebaliknya, nyaris tak ada yang mau jadi minoritas atau oposisi,” lanjutnya.
Fenomena ini menunjukkan krisis peran oposisi dalam politik Indonesia.
Baca Juga: Usai Dirawat 5 Pekan, Paus Fransiskus Akhirnya Keluar dari Rumah Sakit
Alih-alih mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat, banyak politisi justru memilih untuk bergabung dengan koalisi penguasa demi mendapatkan akses kekuasaan dan sumber daya.