Hakim AS Stop Sementara Pemotongan Dana Donald Trump! Akankah Bantuan Keuangan Federal Selamat?

INSIBERNEWS - Seorang hakim federal di Washington, DC, Loren AliKhan, pada Selasa, 28 Januari, menghentikan sementara sebagian dari kebijakan pemerintahan Trump yang menghentikan pinjaman federal, hibah, dan bantuan keuangan lainnya.

Keputusan ini dianggap sebagai kemenangan awal bagi kelompok advokasi yang menentang kebijakan tersebut.

Keputusan Sementara untuk Menjaga Status Quo

Hakim AliKhan memerintahkan agar pemerintahan Trump tidak memblokir pencairan dana yang sudah dijadwalkan hingga setidaknya 3 Februari.

Namun, keputusan ini tidak menghalangi pemerintahan Trump untuk menghentikan pendanaan program baru atau menghidupkan kembali dana yang telah berakhir. Sidang lanjutan dijadwalkan pada Senin mendatang untuk menentukan langkah berikutnya.

 Baca Juga: Donald Trump Larang Pendanaan Perawatan Transgender, Perintah Eksekutif Terbaru Ini Bisa Ubah Segalanya!

Siapa yang Menggugat?

Sejumlah organisasi, termasuk Dewan Nasional Lembaga Nirlaba, Asosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika, Aliansi Jalan Utama, dan SAGE, menggugat kebijakan ini. Mereka menilai bahwa pemerintahan Trump tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak menghentikan semua program bantuan keuangan federal.

Selain itu, mereka mengklaim bahwa kebijakan ini menargetkan kelompok tertentu berdasarkan hak kebebasan berekspresi dan berasosiasi yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.

Alasan Pemerintahan Trump

Menurut Matthew Vaeth, penjabat direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), penundaan dana ini dilakukan agar pemerintahan Trump dapat meninjau kembali hibah dan pinjaman, memastikan semuanya sejalan dengan prioritas presiden. Salah satu prioritas tersebut adalah mengakhiri program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi melalui perintah eksekutif yang baru saja ditandatangani Trump.

Pemerintahan Trump mengklaim bahwa program-program yang memberikan manfaat penting bagi masyarakat Amerika tidak akan terdampak. Namun, kebijakan ini tetap menuai kritik luas.

Jaksa Agung 22 Negara Bagian Ikut Menggugat

Secara terpisah, jaksa agung dari 22 negara bagian yang mayoritas dipimpin oleh Demokrat, bersama dengan Distrik Columbia, juga mengajukan gugatan di Providence, Rhode Island.