Menteri Kebudayaan Fadli Zon Usulkan Aceh Perlu Bioskop Seperti Saudi di Era Digital: Peluang atau Tantangan diatas Kritik?

INSIBERNEWS - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengusulkan pembangunan bioskop di Aceh, salah satu provinsi yang telah lama tidak memiliki fasilitas tersebut.

Dalam pernyataannya di Yogyakarta pada Jumat (17/1/2025), Fadli menilai bahwa ekosistem perfilman Indonesia saat ini tengah berkembang pesat.

Namun, wacana ini menuai berbagai respons, termasuk kritik dari sineas lokal yang menilai usulan tersebut tidak relevan dengan perkembangan zaman.

 Baca Juga: Donald Trump Ingin Selamatkan TikTok di Hari Pertama Menjabat: Perintah Eksekutif Jadi Kunci Kembalinya Aplikasi Favorit! Begini Rencananya!

Aceh dan Tantangan Penerapan Bioskop

Aceh, yang dikenal dengan penerapan Syariat Islam, menghadapi sejumlah tantangan budaya dan hukum terkait pembangunan bioskop. Menurut Fadli Zon, adaptasi dan penyesuaian diperlukan agar fasilitas ini sesuai dengan norma setempat. Ia juga menyebutkan contoh dari negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Qatar, yang telah mengakomodasi bioskop meski menerapkan hukum Islam.

Namun, menurut sineas lokal seperti Davi Abdullah, pembangunan bioskop di Aceh justru tidak sesuai dengan tren modern. Ia berpendapat bahwa masyarakat kini lebih memilih layanan streaming digital dibandingkan bioskop konvensional.

“Bang Menteri sepertinya tidak mengikuti perkembangan zaman. Orang-orang lebih memilih layanan OTT (over the top) yang memungkinkan mereka menonton film di mana saja tanpa harus pergi ke bioskop,” ujar Davi.

Belajar dari Pengalaman Arab Saudi

Arab Saudi, yang selama lebih dari 35 tahun melarang bioskop, berhasil menghidupkan kembali fasilitas tersebut sebagai bagian dari reformasi Vision 2030. Langkah ini tidak hanya meningkatkan sektor hiburan tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru, seperti peningkatan lapangan kerja dan diversifikasi pendapatan negara.

Meski demikian, kesuksesan Arab Saudi juga ditopang oleh perubahan besar dalam regulasi sosial dan dukungan pemerintah terhadap industri hiburan.

Bioskop: Kebutuhan atau Kemunduran?

Penutupan bioskop di Aceh bermula sejak diberlakukannya darurat militer pada awal 2000-an, diikuti oleh bencana tsunami pada 2004 yang menghancurkan infrastruktur. Hingga saat ini, warga Aceh yang ingin menonton film di bioskop harus menempuh perjalanan panjang ke Medan, Sumatera Utara.

Namun, di era digital saat ini, konsep bioskop dianggap kurang relevan. Kehadiran platform streaming seperti Netflix dan Disney+ memberikan kemudahan akses ke berbagai konten film, tanpa batas geografis.

 Baca Juga: Pemerintah Jepang Tawarkan Rp504 Juta untuk Tinggal di Desa, Dapat Rumah Tradisional di Jepang, Begini Peluang Hidup Nyaman di Pedesaan Negeri Sakura

Kesimpulan

Pembangunan bioskop di Aceh memunculkan perdebatan antara kebutuhan akan modernisasi ekosistem perfilman dan relevansinya dengan budaya lokal serta perkembangan teknologi. Jika wacana ini serius dipertimbangkan, adaptasi terhadap norma Syariat Islam serta kajian mendalam mengenai kebiasaan konsumsi hiburan masyarakat Aceh menjadi kunci keberhasilannya.

Bagaimana pendapat Anda, apakah pembangunan bioskop di Aceh merupakan langkah maju atau justru melangkah mundur?