BPS Tetapkan Penduduk Dengan Pengeluaran Rp 20 ribu per Hari Bukan Miskin! Benarkah Bisa Hidup Layak dengan Angka Ini di Indonesia?

INSIBERNEWS - Kamu mungkin terkejut mendengar bahwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang di Indonesia yang mampu mengeluarkan Rp19.841 per hari tidak tergolong miskin.

Penetapan ini didasarkan pada Garis Kemiskinan Nasional terbaru per September 2024, yaitu Rp595.242 per kapita per bulan. Angka tersebut naik 2,11% dibanding Maret 2024, yang saat itu sebesar Rp582.932 per kapita per bulan.

Apa yang Bisa Dibeli dengan Rp19.841?

Kalau mengacu pada harga beras jenis IR. I (IR 64) di Jakarta yang mencapai Rp15.143/kg, uang sebesar Rp19.841 cuma cukup buat beli 1 kg lebih sedikit beras. Masih ada sisa sedikit untuk lauk sederhana, tapi apakah itu cukup?

Penetapan ini memang menimbulkan perdebatan. Meski secara statistik angka kemiskinan turun, apakah standar garis kemiskinan ini sudah mencerminkan kebutuhan hidup layak?

 Baca Juga: Menteri Keuangan Israel Kecam Kesepakatan Gencatan Senjata dengan Hamas, Ancam Mundur Jabatan

Kemiskinan Turun ke Rekor Terendah

Kabar baiknya, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai rekor terendah, yaitu 8,57% per September 2024. Angka ini bahkan pertama kali menyentuh level 8% sejak BPS mulai mengumumkan statistik kemiskinan pada 1960.

Penduduk miskin turun 1,16 juta orang dibanding Maret 2024, menjadi total 24,06 juta orang. Di wilayah perkotaan, penurunan kemiskinan mencapai 590 ribu orang, sementara di pedesaan turun 570 ribu orang.

Perkotaan vs Pedesaan: Siapa Lebih Cepat Turun Kemiskinannya?

Menariknya, meski angka kemiskinan di pedesaan (11,34%) masih lebih tinggi dibanding perkotaan (6,66%), penurunan di pedesaan lebih cepat.

Dalam periode Maret–September 2024, kemiskinan pedesaan turun 0,45%, lebih besar daripada penurunan 0,43% di perkotaan. Namun, disparitas tetap menjadi PR besar bagi pemerintah.

Garis Kemiskinan: Simbol atau Realitas?

Garis kemiskinan sering jadi perdebatan. Ada yang merasa angkanya terlalu rendah sehingga tidak mencerminkan realitas kebutuhan dasar masyarakat.