Maju Pilkada, Ternyata Airin Merupakan Keluarga Dinasti Atut yang Kuasa Banten

INSIBERNEWS - Airin Rachmi Diany sebagai bakal Calon Gubernur Banten ternyata merupakan keluarga Ratu Atut yang punya jejak panjang di Banten.

Keluarga Ratu Atut yang memiliki dinasti politik ternyata keluarga dari Airin Rachmi Diany.

Airin sendiri maju di Pilkada Banten 2024 diusung oleh PDI Perjuangan dan partai Golkar.

Baca Juga: Sempat Hiatus 2 Tahun, Jeongyeon Twice Berbagi Cerita, Pernah Kerja Paruh Waktu di Cafe Untuk Sembuhkan Gangguan Kecemasannya

Dilansir InsiberNews dari akun Instagram @narasinewsroom (1/9/2024), berikut daftar dinasti Ratu Atut yang berhubungan dengan Airin:

• Airin merupakan istri dari terpidana korupsi, Tubagus Chairil Wardana (Wawan)
• Wawan merupakan adik kandung dari Ratu Atut
• Ratu Atut adalah mantan Gubernur Banten periode 2007-2015
• Ratu Atut merupakan terpidana kasus suap Pilkada Lebak
• Adapun anak pertama Atut yaitu Andika Hazrumy yang merupakan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022
• Anak kedua Atut, Andiara Aprilia Hikmat merupakan anggota DPR dari Banten sejak 2014-2024
• Adik tiri dari Atut, Haerul Jaman adalah Wali Kota Serang periode 2011-2018
• Adik kandung Atut, Ratu Tatu Chasanah adalah Bupati Serang periode 2016-2024
• Baca Juga: Kaesang Dipanggil KPK atas dugaan gratifikasi buntut dari gunakan jet pribadi untuk berlibur

Dinasti politik pada pemimpin daerah mengacu pada kekuasaan politik dikuasai oleh satu keluarga atau kelompok dalam jangka waktu yang lama.

Fenomena ini sering terlihat dalam pemilihan kepala daerah, di mana anggota keluarga yang sama sering kali terpilih untuk posisi yang sama atau berdekatan.

Dinasti politik dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap pemerintahan daerah.

Baca Juga: Pastikan Aman Kondusif Jelang Pilkada, Personel TNI-Polri Purwakarta Lakukan ini

Di satu sisi, dinasti politik bisa membawa kontinuitas dan stabilitas dalam kepemimpinan, mengingat pemimpin yang berasal dari keluarga yang sama mungkin memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Keluarga pemimpin juga sering kali memiliki jaringan dan sumber daya yang kuat, yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah.

Namun, di sisi lain, dinasti politik berisiko menciptakan oligarki dan menghambat demokrasi.

Baca Juga: 48 Daerah Miliki Calon Tunggal dan Harus Lawan Kotak Kosong di Pilkada, Ini Dampak Buruknya