Bantah PHK Massal, TikTok-Tokopedia Ungkap Sedang Rekrut Lebih dari 100 Karyawan

INSIBERNEWS - Isu mengenai dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di lingkungan TikTok dan Tokopedia mendapat klarifikasi langsung dari pihak perusahaan. 

Manajemen menegaskan bahwa tidak ada PHK massal yang dilakukan, melainkan proses penataan organisasi melalui skema mobilitas internal (internal mobility).

President Director PT Tokopedia, Stephanie Susilo, menjelaskan bahwa penyesuaian yang saat ini berlangsung merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya manusia setelah integrasi bisnis TikTok dan Tokopedia.

Baca Juga: Terjebak Cinta Palsu, Wanita di Medan Ditipu Rp120 Miliar akibat Modus Love Scam Berbasis AI

Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri pertemuan bersama DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

"Tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group," ujar Stephanie.

Meski demikian, Stephanie belum mengungkapkan jumlah karyawan yang terdampak dalam proses penataan tersebut. Ia menjelaskan, sebagian pekerja memilih menerima paket kompensasi dan melanjutkan karier di perusahaan lain. 

Baca Juga: Ibu Hamil Tewas Saat Kontak Tembak di Intan Jaya, Komnas HAM Minta Pengusutan Transparan

Sementara itu, sebagian lainnya dialihkan ke perusahaan yang masih berada dalam grup bisnis TikTok-Tokopedia.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari penyesuaian internal perusahaan, bukan pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran.

Di tengah proses reorganisasi tersebut, Stephanie juga memastikan bahwa perusahaan masih membuka peluang kerja baru. Saat ini, TikTok-Tokopedia disebut sedang merekrut lebih dari 100 karyawan untuk berbagai posisi di Indonesia.

Baca Juga: Kebakaran Maut di Palmerah, Lansia 81 Tahun Tewas Terjebak di Dalam Rumah

Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa perusahaan masih melakukan ekspansi pada sejumlah sektor meski tengah menjalankan penataan organisasi.

Sebelumnya, isu PHK di TikTok dan Tokopedia turut menjadi perhatian pemerintah. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyatakan akan menelusuri langsung informasi yang beredar guna memastikan kondisi sebenarnya.