BI Siapkan Payment ID Berbasis NIK, Masyarakat Terbelah Antara Mudah dan Waswas

INSIBERNEWS - Bank Indonesia (BI) tengah bersiap meluncurkan sistem pembayaran terbaru bernama Payment ID pada 17 Agustus 2025 mendatang.

Bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 RI, sistem ini diklaim akan menjadi identitas tunggal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mencatat setiap transaksi digital di tanah air.

Baca Juga: Kemenkop Dorong Koperasi Masjid, Siap Jadi Motor Ekonomi di Desa dan Kelurahan

Dengan hadirnya Payment ID, setiap transaksi keuangan—baik kecil maupun besar—akan tercatat dan terhubung langsung dengan profil keuangan pemiliknya. Mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat negara, seluruh pergerakan dana akan terdokumentasi secara detail.

Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Darmawan, menyebut sistem ini tak sekadar menjadi alat pencatat transaksi, tapi juga penguat otentikasi dan pengagregasi data keuangan lintas bank. Bahkan, transfer antar-rekening di bank yang sama yang sebelumnya tidak terpantau, kini akan ikut terekam.

Baca Juga: BYD Rilis Sealion 6 Dynamic Extended Range di Australia, Jangkauan Listrik Makin Panjang

“Keamanan data jadi prioritas. Kami menggunakan Infrastructure Exchange Application (IEA) dengan protokol push-pull data terenkripsi,” ujar Dudi.

Dudi juga memastikan bahwa BI tidak akan memberikan akses penuh atas seluruh data masyarakat. Menurutnya, data spesifik hanya akan dibagikan kepada institusi berwenang, sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Pengacara Roy Suryo cs Tunda Pemeriksaan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Akibat Terbentur Agenda 17 Agustus

Namun, langkah ini tidak sepenuhnya disambut positif. Di kalangan masyarakat, muncul rasa khawatir akan potensi pelanggaran privasi dan ancaman peretasan data sensitif. Kekhawatiran ini terutama datang dari mereka yang menganggap data finansial adalah salah satu informasi paling pribadi.

Sebaliknya, ada juga yang melihat Payment ID sebagai gebrakan penting untuk memberantas transaksi ilegal.

Dengan sistem yang terhubung langsung pada NIK, pihak berwenang diyakini akan lebih mudah menelusuri aliran dana mencurigakan, termasuk pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Baca Juga: Putri Jess No Limit dan Sisca Kohl Mulai Sekolah di British School Jakarta, Biaya Fantastis Jadi Sorotan

Program ini merupakan bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025–2030 yang digadang-gadang akan membawa industri keuangan nasional ke level yang lebih modern, efisien, dan transparan.