Terkait Gim Online Roblox, KPAI Tegaskan Pemerintah Bisa Blokir jika Terbukti Bahayakan Anak

INSIBERNEWS - Belakangan ini masyarakat tengah diramaikan soal kabar mengenai pemblokiran platform gim online yang sedang naik daun.

Terkait hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengingatkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk memblokir akses platform gim online jika terbukti melanggar aturan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dan menimbulkan kerugian bagi anak.

Diungkapkan oleh Komisioner KPAI, Kawiyan, bahwa mandat tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca Juga: Putri Jess No Limit dan Sisca Kohl Mulai Sekolah di British School Jakarta, Biaya Fantastis Jadi Sorotan

“Mandat pemerintah untuk memblokir Roblox sebagai salah satu PSE sangat jelas,” ujar Kawiyan kepada wartawan, Senin 11 Agustus 2025.

Tertulis dalam Pasal 16A UU ITE mewajibkan setiap PSE memberikan perlindungan terhadap anak yang mengakses produk, fitur, atau layanan mereka.

Apabila kewajiban ini diabaikan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki hak untuk memberikan sanksi.

Sanksi tersebut dimulai dari teguran tertulis, sanksi administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses.

Baca Juga: 8 Tahun Bayar KPR, Artis Andhara Early Terkejut Pokok Pinjaman Masih Sama

"Kalau Roblox juga melanggar ketentuan tersebut, pemerintah harus memblokir,” tegasnya.

Ditekankan oleh Kawiyan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 16A yang berdampak pada terlanggarnya hak-hak anak bisa menimbulkan efek serius pada korban.

Oleh Karena itu, ia mendorong Komdigi segera melakukan investigasi menyeluruh dan menelusuri potensi adanya korban.

Baca Juga: Ardio Anak Sulung Andre Talulany Ungkap Tak Ingin Ayah dan Ibunya Cerai, Ia Sebut Mereka Baik-Baik Saja Hanya Tidak Ada Komunikasi

Selain itu, ia menyoroti urgensi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), yang mengatur detail kewajiban PSE demi keamanan anak di ranah digital.