Ekspor Kelapa Masih Digodok, Mentan: Yang Penting Petani Bisa Hidup Bahagia

INSIBERNEWS - Pemerintah terus menimbang kebijakan ekspor kelapa di tengah lonjakan harga komoditas tersebut. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa apapun kebijakan yang diambil, tujuannya tetap untuk memastikan petani kelapa bisa hidup lebih layak dan bahagia.

 Baca Juga: Final Liga Champions: PSG vs Inter, Duel Penebusan Luka Lama di Allianz Arena

"Aku ingin petani kelapa bahagia. Beri ruang dia sejahtera. Itu saja kata-kata saya," kata Amran di kediamannya di Jakarta, Jumat (30/5).

Ia menekankan bahwa pemerintah akan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar ekspor dan pemenuhan pasokan dalam negeri.

 Baca Juga: Pulih Setelah Hancur: Palestina Butuh Puluhan Tahun Bangkit dari Dampak Perang

Menurutnya, saat ini mekanisme dan teknis ekspor kelapa masih dalam tahap kajian. Pemerintah tak ingin gegabah dalam mengambil keputusan, sebab selain harus menjaga harga yang menguntungkan petani, juga perlu memastikan kelapa tetap tersedia dan terjangkau bagi pelaku industri lokal dan masyarakat.

 Baca Juga: Varian Baru Covid-19 Muncul di Limbah California, Waspada Menjelang Musim Dingin

Amran juga menyebut bahwa dirinya sudah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah strategis yang akan diambil. Intinya, mereka ingin kebijakan ini menguntungkan petani, bukan justru menyulitkan.

"Petani jangan jadi korban harga murah lagi. Kalau harga dunia sedang tinggi, kita harus bisa ambil manfaatnya. Tapi tetap dengan pengawasan agar ekspor tidak merugikan dalam negeri," ucapnya.

 Baca Juga: Joget di Tempat Suci, Turis yang Diduga WNI Bikin Heboh di Thailand

Saat ini, harga kelapa di tingkat petani memang sedang mengalami kenaikan signifikan, terutama di daerah sentra produksi seperti Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Banyak petani berharap bisa mendapat keuntungan lebih lewat ekspor, tapi di sisi lain pelaku industri lokal juga khawatir kekurangan pasokan. Pemerintah pun didesak untuk segera mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua pihak.