Tak Diberikan Hak Bicara, Nadiem Makarim Tulis Surat Soal Beberapa Kejanggalan Kasusnya di Instagram

INSIBERNEWS - Pendiri perusahaan jasa transportasi online Gojek, Nadiem Makarim sekaligus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia (Kemendibudristek) menulis surat soal kejanggalan kasusnya.

Nadiem telah menjalani dua kali sidang dakwaan pada hari Senin 5 Januari dan Kamis 8 Januari 2026. Usai menjalani dua kali sidang tersebut, Nadiem tidak diberikan izin untuk berbicara kepada publik oleh jaksa.

Baca Juga: Polemik Materi Stand Up Mens Rea, Pandji Pragiwaksono Buka Suara Usai Dilaporkan ke Polda Metro Jaya: Semoga Masih Bisa Beri Komedi

Dilarang jaksa untuk tidak berbicara kepada media pada saat selesai sidang. Nadiem menulis surat terkait kasusnya yang langsung di posting oleh akun instagram tim kuasanya.

"Karena saya tidak diperbolehkan berbicara kepada media, saya menulis surat ini untuk dibacakan pengacara saya," tulis Nadiem, sebagaimana dikutip INSIBERNEWS, Jumat/ 09/01/2026.

Baca Juga: Usai Viral Penyataan Ohim, Suami Salshabilla Adriani Larang Istri Jadi IRT, Sang Bunda Buka Suara Sebut Putrinya Bahagia

Nadiem menulis surat tersebut agar publik dapat menilai kejanggalan dalam kasusnya dengan adil.

"Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp.809 M kalau total omset Google dari pengadaan chromebook hanya sekitar Rp 621 M? apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari keuntungan?," terangnya.

Sebagai informasi, Nadiem didakwa pada Senin (05/01) telah merugikan negara sebesar Rp.2.1 triliun dalam kasus pengadaan laptop chromebook tahun 2019-2022.

Baca Juga: Wali Kota Tangsel Tanggapi Aksi Mahasiswa Soal Sampah, Pemkot Percepat Penanganan Lingkungan

Ia meminta publik untuk menilai soal dana fitur aplikasi untuk memonitor laptop agar siswa, guru dan orang tua menggunakan laptop dengan baik, kemudian dituduh sebagai tindakan merugikan negara.

"Apakah masuk akal Rp.621 M biaya lisensi chrome Device Management, yaitu fitur aplikasi yang biasa mengontrol dan memonitor setiap laptop di setiap sekolah ditudu 'tidak berguna' dan dituduh menjadi kerugian negara?,"

Baca Juga: Polemik Ijazah Jokowi Kian Memanas, Dokter Tifa Klaim Temukan Enam Versi Berbeda 

"Apakah kita menginginkan anak-anak dan guru kita menonton pornografi, ketagihan gaming, atau bermain judi online? apakah kita tidak menginginkan sata pengguna laptop per sekolah sehingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan,?" tambahnya.