INSIBERNEWS - Pemerintah Indonesia terus menggenjot pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri demi mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Melalui Kementerian Perindustrian, berbagai langkah strategis dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
Baca Juga: Berikut 5 Komitmen Nyata BRI Dalam Meningkatkan Kualitas dan Mendorong Daya Saing UMKM
Program ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah untuk mencetak SDM yang kompeten, relevan dengan kebutuhan industri, dan siap bersaing di tingkat global.
Dalam mewujudkan misi besar ini, Kementerian Perindustrian menggandeng sejumlah pihak, termasuk mitra internasional.
Baca Juga: Didemo Pegawai, Satryo Soemantri Bantah Disebut Arogan dan Tampar Bawahan
Salah satu kolaborasi yang menonjol adalah kerja sama dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) melalui The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS).
Sinergi ini fokus pada pengembangan tenaga pendidik dan praktisi industri, seperti pelatihan guru produktif di bidang elektronika dan pemesinan, serta pelatihan metode 5S/Kaizen bagi guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Baca Juga: 6 Universitas Terbaik di Makassar Sulawesi Selatan, Salah Satunya Universitas Hasanuddin
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), Masrokhan, mengungkapkan bahwa kemitraan ini telah berlangsung sejak 2019. Hingga kini, sebanyak 1.304 orang telah mendapatkan manfaat dari program tersebut.
"Mereka terdiri dari guru, dosen, dan praktisi industri yang terus didorong untuk mengembangkan kompetensinya agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja modern," ujar Masrokhan saat ditemui di Jakarta, Senin (20/1/2025).
Baca Juga: Biodata Universitas Hasanuddin, Juara Universitas Terbaik di Makassar Sulawesi Selatan
Program ini dijalankan melalui pendekatan bertahap dalam tiga fase yang berlangsung dari 2022 hingga 2025. Fase pertama (2022-2023) melibatkan kerja sama dengan satuan kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian, sedangkan fase kedua (2023-2024) dan ketiga (2024-2025) lebih terfokus pada Kementerian Perindustrian serta mitra-mitra industri yang relevan.
Setiap fase dirancang untuk memberikan dampak optimal melalui pelatihan teknis, pengembangan kurikulum, dan penerapan standar industri yang berkelanjutan.