INSIBERNEWS - Program ambisius Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini mulai memasuki fase krusial usai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026.
Di tengah bergulirnya program raksasa tersebut, CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono, mewanti-wanti pemerintah agar memberikan pengawasan berlapis terhadap pembentukan Toko Rakyat Serba Ada (Torasera) supaya tidak menjelma menjadi lahan subur praktik mafia dan kongkalikong pihak tak bertanggung jawab.
Kekhawatiran tersebut sangat beralasan mengingat Kementerian Koperasi memproyeksikan Torasera sebagai agregator sekaligus pusat distribusi utama yang akan melayani rantai pasokan logistik 100 hingga 150 koperasi tingkat desa.
Posisi sentral yang mengendalikan hajat hidup orang banyak ini dinilai amat rawan dibajak oleh kepentingan segelintir elite pencari rente apabila regulasi dan mekanisme pengelolaannya dibiarkan gelap tanpa transparansi sejak awal.
"Bayangkan nilai ekonominya. Siapa yang mendapatkan hak mengelola Torasera? Siapa yang menentukan pemasok? Siapa yang mengatur harga dan margin? Kalau mekanismenya tidak transparan, ini bisa menjadi rebutan banyak kepentingan," tegas Agus mempertanyakan kejelasan kriteria penunjukan pihak pengelola agar roda bisnis Torasera tidak dimonopoli.
Sebagai catatan kritis, pemerintah diminta untuk benar-benar mengambil pelajaran berharga dari dinamika sengkarut penentuan titik lokasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tertutupnya akses informasi dalam sebuah proyek bernilai triliunan rupiah kerap kali memicu lahirnya para calo dadakan yang gemar memperjualbelikan pengaruh dan wilayah kekuasaan kepada para pemodal di daerah.
"Jangan sampai Torasera menjadi titik MBG jilid dua. Jangan sampai muncul broker yang mengaku punya akses mendapatkan Torasera, menawarkan wilayah kepada investor, atau meminta sejumlah uang dengan janji bisa menjadi pemasok," cetusnya mengingatkan pemerintah akan bahaya laten percaloan yang bisa merusak tujuan mulia program pemberdayaan desa ini.
Tingginya risiko kebocoran ini semakin nyata mengingat jaringan Koperasi Merah Putih kelak akan ditugaskan mendistribusikan ragam komoditas strategis seperti beras SPHP, gas LPG 3 kilogram, hingga pupuk bersubsidi.
Guna meredam potensi manipulasi, seluruh pencatatan transaksi dari tingkat produsen, distributor, hingga ke tangan koperasi desa mutlak diwajibkan menggunakan sistem rekam jejak digital yang transparan dan dapat diaudit secara berkala.
Baca Juga: Gerai Belum Beroperasi Penuh, Kemenkop Pastikan Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Tetap Cair
"Yang paling penting, jangan pernah ada istilah jatah Torasera. Tidak boleh ada orang mengklaim satu kabupaten menjadi wilayah kekuasaannya. Torasera harus menjadi alat memangkas mata rantai distribusi, bukan menciptakan mata rantai rente baru. Kawal sekarang, jangan menunggu masalah muncul baru sibuk membongkarnya," pungkas Agus memberikan peringatan tegasnya.***