Merespons rentetan temuan janggal ini, pihak berwenang kini mulai menertibkan bangunan-bangunan ilegal yang tidak terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) tersebut.
Tak hanya sekadar dibongkar, DPR mendesak jajaran penegak hukum untuk mengusut tuntas siapa pihak yang membangun serta mendanai fasilitas itu agar praktik perlakuan istimewa di balik jeruji besi bisa benar-benar diberantas.