INSIBERNEWS - Pelaksanaan program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), rupanya mulai diwarnai praktik culas.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, baru-baru ini membongkar adanya ketegangan antara mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sejumlah yayasan yang disinyalir melakukan pungutan liar.
Persoalan pelik ini bermula dari adanya laporan mengenai oknum yayasan yang meminta 'jatah preman' alias setoran uang kepada para mitra penyedia makanan.
Tidak tanggung-tanggung, nominal potongan yang dipatok cukup mencekik, yakni berkisar antara Rp1.500 hingga Rp2.000 untuk setiap porsi makanan yang didistribusikan.
Baca Juga: Kapolri Rombak Polda Metro Jaya, Ini Daftar Kapolda, Wakapolda hingga Dirreskrimum yang Bergeser
Ironisnya, beban operasional dan modal awal untuk mendirikan sekaligus menjalankan dapur MBG tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak mitra.
Sementara itu, yayasan yang bersangkutan dinilai hanya berpangku tangan dan sama sekali tidak berkontribusi dalam proses produksi, namun secara sepihak berani menuntut jatah keuntungan harian.
Sudaryono menyoroti bahwa praktik kotor ini sangat berbahaya karena berdampak langsung pada nilai gizi hidangan yang disajikan ke masyarakat.
Demi menutupi celah kerugian akibat kewajiban setoran gelap tersebut, para mitra dapur sangat berpotensi merombak menu dan menurunkan standar kualitas bahan makanan yang seharusnya dinikmati oleh para penerima manfaat.
"Jika ada yayasan yang terbukti memeras atau meminta setoran tanpa berkontribusi, kami tidak segan-segan untuk memutus kerja sama tersebut," tegas Sudaryono memberikan peringatan keras.
Sebagai langkah antisipasi dan solusi konkret, pihak BGN kini telah merancang sistem pendaftaran melalui dua portal registrasi yang terpisah, yakni khusus untuk yayasan dan mitra.
Terobosan ini sengaja dirumuskan agar sistem administrasi menjadi lebih transparan dan ruang gerak para oknum tak bertanggung jawab bisa ditekan seminimal mungkin.
Melalui sistem baru ini, mitra dapur yang merasa diperas atau dirugikan diberikan keleluasaan untuk melapor dengan menyertakan bukti yang valid.
BGN juga menjamin hak para pengelola dapur untuk mengajukan pergantian bernaung ke yayasan lain yang dinilai lebih sehat dan mau berkontribusi nyata dalam operasional keseharian.***