INSIBERNEWS - Langkah Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Apri Artoto, yang berniat memburu pembocor dokumen dinas menteri memicu gelombang kritik dari masyarakat luas.
Kebijakan internal institusi tersebut dinilai publik sebagai langkah mundur yang justru mengancam keselamatan para pelapor pelanggaran atau whistleblower di lingkungan birokrasi pemerintahan.
Pihak kementerian bersikeras bahwa draf dokumen perjalanan luar negeri menteri bersifat rahasia dan tidak sepatutnya dikonsumsi publik.
Atas dasar tersebut, tim internal kini dibentuk untuk menyisir keterlibatan pegawai administrasi yang diduga sengaja menyebarkan foto lembaran lampiran surat perjalanan tersebut ke lini masa media sosial.
"Tentu kalau memang itu dari internal, kita akan membentuk tim dalam apa, untuk penerapan sanksi dan itu kita harus menunggu juga apakah sanksi itu termasuk berat, ringan, atau sedang," kata Apri Artoto kepada jurnalis di Jakarta.
Sikap represif tersebut langsung memantik reaksi keras dari kreator konten Ferry Irwandi yang mengingatkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja untuk melayani kepentingan publik, bukan untuk melindungi kenyamanan para pejabat struktural.
"Whistleblower malah diburu dan mau dihukum. Pejabat ini lupa, ASN dibayar untuk melayani masyarakat, bukan mereka. Tapi lagaknya udah lebih dari CEO, berasa gaji PNS itu dia yang bayar, institusi itu perusahaan yang dia punya," tulis Ferry melalui akun Threads miliknya.
Dukungan serupa mengalir deras dari netizen di berbagai platform digital yang secara terbuka meminta Kementerian PU menghentikan proses investigasi internal dan fokus membenahi moralitas transparansi anggaran mereka.
Baca Juga: Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga TNI, Mabes TNI Pastikan Tak Terkait Penggeledahan Korupsi
Polemik ini bermula ketika publik mengendus adanya kejanggalan dalam Surat Sekjen Kementerian PU Nomor: HL04/T/Sj/2026/81 terkait agenda dinas Menteri PU, Dody Hanggodo, ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri forum resmi PBB pada pertengahan Juli 2026.
Dalam lampiran surat tersebut, sang menteri kedapatan turut memboyong istri dan anaknya, yang kemudian memicu kecurigaan warganet bahwa perjalanan tersebut diselingi agenda pribadi untuk menonton laga final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife.
Menanggapi tudingan miring tersebut, pihak Sekretariat Jenderal Kementerian PU langsung mengeluarkan pernyataan sanggahan mengenai penggunaan anggaran negara.
Baca Juga: Klaim Alami Teror Jelang Sidang Ijazah Jokowi, Dokter Tifa dan Roy Suryo Tegaskan Siap Buka-Bukaan