INSIBERNEWS - Polemik dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa pihak yang melontarkan tuduhan wajib menghadirkan bukti, bukan sebaliknya.
Jokowi menekankan bahwa tuduhan harus mengikuti koridor hukum yang berlaku. Ia menyebut tidak adil jika pihak yang dituduh justru diminta membuktikan sesuatu yang disangkakan kepadanya.
Menurutnya, prinsip hukum harus dijalankan secara benar agar tidak membuka ruang bagi tuduhan tanpa dasar yang bisa merugikan banyak pihak.
Baca Juga: Resmi! Andi Rahadian Diangkat Jadi Dubes RI di Oman dan Yaman, Perkuat Diplomasi Timur Tengah
“Seharusnya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya yang diminta menunjukkan. Kalau seperti itu nanti semua orang bisa saling menuduh tanpa dasar,” ujar Jokowi saat berada di Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat (10/4/2026).
Ia juga menegaskan bahwa dirinya memilih menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menolak untuk berspekulasi terkait dugaan adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu yang menimpanya. Ia menilai semua dugaan harus dibuktikan dengan fakta hukum, bukan asumsi.
Baca Juga: Soroti Serangan Israel, Australia Minta Gencatan Senjata AS–Iran Berlaku Juga di Lebanon
“Saya tidak mau berspekulasi mengenai nama. Semua harus berdasarkan bukti dan fakta hukum,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyoroti polemik ijazah tersebut yang menurutnya sudah berlangsung cukup lama.
JK menilai isu ini tidak hanya merugikan pihak terkait, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat serta mengganggu fokus publik pada hal-hal yang lebih penting.
Baca Juga: AWG Sambut Baik Gencatan Senjata AS–Iran, Soroti Situasi Gaza yang Belum Stabil
“Masalah ini sudah dua sampai tiga tahun, meresahkan masyarakat, merugikan waktu, dan merugikan banyak pihak, termasuk Pak Jokowi,” ujar JK saat berada di Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026).
Ia menambahkan, selain menyita waktu, polemik tersebut juga berdampak pada kerugian materi dan energi berbagai pihak yang terlibat.