INSIBERNEWS - Jagat media sosial Indonesia tengah dihebohkan dengan beredarnya video seorang pria yang diduga memamerkan penghasilan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi tersebut menuai beragam reaksi dari publik, mulai dari kritik hingga kekhawatiran terkait pelaksanaan program pemerintah tersebut.
Video yang viral memperlihatkan seorang pria berjoget di dalam sebuah dapur yang diduga merupakan bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam narasi yang beredar, pria tersebut disebut-sebut memperoleh pendapatan hingga Rp6 juta per hari dari program MBG.
Tak hanya itu, pria tersebut juga terlihat berjoget di area dapur tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD), sementara petugas lain tampak bekerja sesuai prosedur dengan perlengkapan lengkap.
Hal ini langsung memicu sorotan tajam, terutama terkait standar kebersihan dan profesionalisme dalam pengelolaan program gizi tersebut.
BGN Tegaskan MBG Bukan Ajang Bisnis
Menanggapi polemik ini, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya buka suara. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa program MBG bukanlah proyek bisnis yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Ia mengungkapkan bahwa pria yang viral tersebut diketahui memiliki tujuh titik SPPG. Namun, dari jumlah tersebut, baru satu dapur yang telah beroperasi, sementara enam lainnya masih dalam tahap persiapan.
Baca Juga: Viral! Pemudik Protes Sistem One Way di Garut, Sempat Coba Buka Pembatas Jalan
“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan mencerdaskan anak bangsa, bukan untuk dijadikan ajang mencari keuntungan semata,” tegasnya.
Sebagai langkah tegas, BGN memutuskan untuk menghentikan sementara operasional satu SPPG yang sudah berjalan milik pria tersebut. Keputusan ini diambil setelah ditemukan pelanggaran terhadap petunjuk teknis (juknis), khususnya terkait tata letak dapur.
Menurut penjelasan, desain dan layout dapur dalam program MBG memiliki standar tertentu yang wajib dipatuhi demi menjaga kualitas dan keamanan pangan. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dinilai cukup serius sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh.
Sementara itu, enam titik lainnya akan berada dalam pengawasan ketat sebelum diizinkan beroperasi.