INSIBERNEWS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini memiliki tiga wakil menteri setelah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Akhmad Wiyagus di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
Langkah ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Kemendagri memiliki tiga Wamendagri aktif secara bersamaan.
Akhmad Wiyagus akan bergabung dengan dua wakil menteri sebelumnya, yaitu Bima Arya dan Ribka Haluk. Ketiganya diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di tengah tantangan tata kelola wilayah yang semakin kompleks.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan bahwa penambahan posisi wakil menteri di Kemendagri bukan tanpa alasan. Menurutnya, Presiden Prabowo menilai beban kerja kementerian yang dipimpin Tito Karnavian itu semakin besar, terlebih setelah Indonesia resmi memiliki 38 provinsi.
“Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri agar koordinasi dengan daerah bisa berjalan lebih optimal,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Akhmad Wiyagus sendiri dikenal sebagai sosok yang berpengalaman di bidang pemerintahan dan penegakan hukum.
Sebelum dilantik, ia menjabat sebagai Gubernur Bengkulu dan pernah lama berkarier di kepolisian dengan jabatan terakhir sebagai Inspektur Jenderal. Kehadirannya dinilai akan memperkuat aspek pengawasan dan tata kelola daerah di Kemendagri.
Baca Juga: Spotify Kini Terintegrasi di ChatGPT, Dengar Musik dan Podcast Cukup Lewat Percakapan
Sementara itu, dua Wamendagri lainnya, Bima Arya dan Ribka Haluk, tetap memegang peran strategis dalam menjalankan program prioritas kementerian.
Bima fokus pada reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah, sedangkan Ribka mengawasi urusan pembangunan wilayah perbatasan serta otonomi daerah di kawasan timur Indonesia.
Dengan hadirnya tiga wakil menteri, struktur baru di Kemendagri disebut lebih adaptif terhadap kebutuhan pemerintahan modern. Kementerian ini kini diharapkan mampu mempercepat implementasi kebijakan di daerah, sekaligus memperkuat hubungan pusat-daerah agar lebih sinkron.
Baca Juga: Kasus Keracunan Program MBG, Kemenkes dan BGN Perkuat Pengawasan Hingga ke Sekolah
Langkah Presiden Prabowo ini juga dianggap sebagai bagian dari strategi memperkuat koordinasi lintas sektor menjelang penyusunan RPJMN 2026–2030.