Bikin Kaget! ASN Jabar Diduga Terlibat Judi Online, Transaksi hingga Rp800 Juta Setahun

Photo Author
- Rabu, 8 Juli 2026 | 06:20 WIB
Ilustrasi - Judi Online (pixabay.com)
Ilustrasi - Judi Online (pixabay.com)

INSIBERNEWS - Temuan mengejutkan diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam aktivitas judi online.

Bahkan, salah satu ASN tercatat memiliki nilai transaksi yang mencapai sekitar Rp800 juta hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Baca Juga: Satgas Haji Bongkar Dugaan Penipuan Travel, Kerugian Jemaah Tembus Rp116,7 Miliar

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku prihatin setelah menerima laporan tersebut.

Menurutnya, total transaksi judi online yang melibatkan ASN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya dan menunjukkan tren peningkatan yang perlu segera ditangani.

Erwan mengungkapkan pihaknya telah menerima data lengkap para ASN yang diduga terlibat, termasuk identitas dan alamat mereka.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk tidak membuka identitas tersebut ke publik dan memilih mengedepankan mekanisme pembinaan internal sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.

Baca Juga: Kemenag Bakal Luncurkan Materi Edukasi Pencegahan LGBTQ, Begini Penjelasan Wamenag

Ia menegaskan Inspektorat akan menjadi pihak yang memimpin proses penanganan kasus tersebut.

ASN yang diduga terlibat akan dipanggil secara bertahap bersama kepala perangkat daerah masing-masing untuk dilakukan pembinaan sekaligus memperkuat pengawasan agar kasus serupa tidak terus berulang.

Fenomena judi online, menurut Erwan, kini menjadi persoalan serius di Jawa Barat.

Baca Juga: GHARIS Laporkan Lonjakan Harta AHY dan Ibas ke KPK, Ini 3 Poin yang Dipersoalkan

Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 51 juta jiwa, praktik tersebut tidak lagi hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga telah merambah kalangan aparatur negara, termasuk ASN, TNI, Polri, hingga pejabat pemerintahan.

Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada integritas pelayanan publik apabila tidak segera diatasi.

Halaman:

Editor: Varin Vaprilia Caroline

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X