INSIBERNEWS - Pernyataan menteri Kabinet Merah Putih RI, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai lebih penting dan mendesak ketimbang lapangan pekerjaan sempat menuai sorotan publik.
Dalam kegiatan konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, pada 22 April 2025, Rachmat Pambudy selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan hal tersebut.
"Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa musti kasih makan? Kenapa tidak kasih pekerjaan saja? Tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan (kekurangan gizi)," tutur Rachmat.
Baca Juga: Waspada! Benjolan Seperti Bisul di Ketiak Bayi Bisa Membahayakan
Dinilai salah dalam konteks logika berpikir, Pengamat Ekonomi dan Analis Pasar Modal, Ferry Latuhihin mengkritik pernyataan sang menteri.
Dalam kesempatan berbeda, Ferry menyebut lapangan pekerjaan bagi warga RI justru lebih penting ketimbang program MBG.
"Itu berawal dari Menteri Bappenas kita, Pak Rachmat Pambudy, yang menyatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan pekerjaan," tutur Ferry dalam siniar YouTube Rhenald Kasali yang dilihat pada Senin, 28 April 2025.
Baca Juga: Dampak Tarif AS, Perusahaan di China Mulai Hentikan Produksi dan Rumahkan Karyawan
Menyoroti latar pendidikan sang menteri usai memberikan pernyataan tersebut. Ferry menilai lapangan kerja lebih diutamakan bagi negara manapun di seluruh dunia.
"Nah ini saya bingung sekolahnya di mana, dengan berani mengatakan program makan bergizi gratis lebih penting ketimbang lapangan kerja," tegasnya.
"Sedangkan kita tahu, di mana pun juga, di negara manapun, yang namanya pemerintahan, fokusnya adalah menciptakan lapangan kerja," tungkas Ferry.***
Artikel Terkait
Penemuan Mayat di Penginapan Cibuntu, Polres Bekasi Selidiki Kasus Pembunuhan
Balita Ditemukan Tewas Terbakar di Kamar Kontrakan Kosambi, Polisi Kejar Pelaku
Kapal Pengangkut Mobil Terbesar Dunia Milik BYD Mulai Pelayaran Perdana, Bawa 7.000 EV ke Brasil
Gubernur Dedi Mulyadi Usulkan Wajib Militer bagi Pelajar Bermasalah, Ini Tujuannya
Dampak Tarif AS, Perusahaan di China Mulai Hentikan Produksi dan Rumahkan Karyawan