" Dana saya itu sudah terlalu lama dan saya cukup-cukup lelah sekali ke sana ke sini ke sana di pingpong situ, toh jelas-jelas itu uangnya saya nasabah," ujar Linawati.
Bagi Linawati, persoalan utama saat ini adalah bagaimana dana yang dipermasalahkan dapat segera dikembalikan. Ia berharap pihak BTN tidak lagi membiarkan proses penyelesaian berjalan tanpa kepastian.
Karena itu, ia meminta jajaran direksi BTN membuka komunikasi secara langsung dengan kuasa hukumnya untuk membahas langkah penyelesaian yang dapat ditempuh.
Baca Juga: Kasus Ijazah Gibran Kembali Panas, Bambang Widjojanto Endus Operasi Senyap KPU
Minta BTN Hubungi Kuasa Hukum, Tak Ingin Berlarut-larut
Linawati berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi langsung antara pihak bank dan kuasa hukumnya, tanpa harus melalui proses hukum yang semakin panjang.
"Keinginan saya adalah saya minta dana saya segera dikembalikan. Tolonglah BTN hubunginlah lawyer saya agar dana ini cepat selesai tanpa bertele-tele melalui pengadilan," katanya.
Menurut Linawati, sejumlah hal terkait persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam proses penyelesaian bersama pihak bank.
Baca Juga: Selamat Tinggal Lulus Otomatis, Mendikdasmen Siap Berlakukan Lagi Aturan Tinggal Kelas di 2027
Ia menyinggung adanya penghitungan nominal dana serta memo yang menurut keterangannya berkaitan dengan pengakuan pihak bank atas kesalahan yang terjadi.
"Toh jelas-jelas itu ada tiga poin yang penting. Satu kita sudah hitung-hitung. Kedua juga sudah ada memo dari BTN dan BTN sudah mengakuin bahwa memang benar itu ada kesalahan mereka sendiri," tuturnya.
Meski demikian, klaim mengenai penghitungan dana dan isi memo tersebut perlu dikonfirmasi melalui dokumen terkait serta penjelasan resmi dari BTN. Dengan demikian, duduk perkara dan implikasi dokumen yang dimaksud dapat diketahui secara lebih jelas.
Baca Juga: Kronologi Terbongkarnya Markas Judi Online di Rumah Dinas TNI Cijantung
Keluarga Soroti Transparansi Aliran Dana Rp17 Miliar
Selain mendesak pengembalian dana, keluarga Linawati juga meminta agar persoalan tersebut ditangani secara transparan.
Mereka berharap otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dapat dilibatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk membantu memperjelas persoalan yang dipertanyakan.
Keluarga juga menginginkan penjelasan yang terang mengenai perkembangan penanganan kasus, termasuk informasi mengenai aliran dana yang mereka klaim bermasalah.